Mari Kita Ngopi

   Abdurrahman Wahid atau yang biasa dipangil Gus Dur dilahirkan di Jombang, Jawa Timur pada tahun 1940, [1] nama Abdurahman Wahid kecil adalah Abdurrahman al-dakhil ,

Preliminary Modern philosophy can not be understood with a vacuum condition, because no matter how pure philosophy and transendentalnya is generated from thinkers who lived in a certain age, with the condition of geo-socio-political, including the periodization of modern philosophy, if earlier in ancient Greek philosophy more oriented and concentrate on the nature or terms of cosmo-centric, in the Middle Ages is more to the deity or religion or by the terms theocentric, then in the days of modern philosophy and thinking more attention to the human figure, or with the terms antoposentris.

Pendahuluan Demokrasi merupakan salah satu isu global yang terus berkembang hingga saat ini, perkembangan ini kemudian menjadikan wacana demokrasi semakin variatif, namun demikian semua meyakini bahwa kelahiran demokrasi merupakan sebuah proses yang lahir dari barat, dan pihak timur dalam hal ini adalah Islam memberikan interpretasi terhadap demokrasi dengan istilah syura.

pergeseran orientasi gerakan yang ada dalam tubuh NU mulai terlihat pasca muktamar NU di Situbondo pada tahun 1984, dalam muktamar tersebut Abdurrahman Wahid atau yang biasa dipanggil Gus Dur terpilih menjadi ketua umum PBNU menggantikan Idham Chalid, Gus Dur adalah cucu dari founding father NU yang dinilai potensial, sehingga Gus Dur bisa dengan mudah masuk dalam jajaran kepengurusan PBNU. Gus Dur dikenal sebagai seorang intelektual yang memiliki dua dimensi keilmuan, yakni timur dan barat, selama memimpin NU Gus Dur mencoba melakukan perubahan, terutama dalam hal pengembangan pemikiran dikalangan kultural NU, pemikiran yang dikembangkan adalah pemikiran modern, fleksibel dan progresif hal ini dilakukan agar NU mampu menyesuaikan diri dengan modernitas. Gus Dur memimpin NU selama tiga periode (dari tahun 1984 – 1999; masing-masing periode lima tahun).

Sekilas tentang Subang Salah satu ikon yang menjadi ciri khas Kabupaten Subang adalah singa, atau lebih tepatnya sisingaan yakni sebuah patung singa yang diatasnya ditunggangi oleh anak kecil dan digotong oleh beberapa orang, biasanya “ritual” sisingaan ini diadakan ketika ada acara hajatan masyarakat atau acara “kenegaraan” di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Subang.

Pendahuluan Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi. Partai politik merupakan institusi kunci bagi demokrasi. Hal ini bisa dipahami karena pemilihan umum yang menjadi syarat utama terbangunnya rezim demokratis, karena proses demokratisasi tidak akan terselenggara tanpa adanya partai politik. Dengan demikian, partai politik dan demokrasi yang terimplementasikan dalam pemilu tak akan dapat dipisahkan. Kemudian jika kita tarik partai politik dan pemilu ini ke dalam demokratisasi di Indonesia, kita akan menemukan beberapa perjalanan yang dialami oleh Indonesia.

PENDAHULUAN Bangsa Indonesia adalah bangsa yang relijius dengan keyakinan beragama yang dianutnya, dan diantara beberapa agama yang ada, agama Islamlah yang menjadi pilihan dan banyak dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia dan dari sini kemudian muncul beberapa organisasi Islam yang didirikan sejak jaman penjajahan dengan berbagai ciri khasnya, diantara organisasi Islam yang paling besar dan tetap eksis sampai saat ini adalah Muhammadiyah (berdiri 1912), Persatuan Islam (Persis, berdiri 1923) danNahdlatul Ulama (NU, berdiri 1926), walaupun ormas Islam ini telah berdiri lama, namun ternyata ini tidak menjadikan hubungan antara Islam dan pemerintah berjalan dalam garis linear, terutama sekali hubungan di era orde baru, hubungan yang dikembangkan di era ini sering memojokkan umat Islam, dan menurut A. M Fatwa, terdapat tiga fase dalam melihat hubungan Islam dan pemerintahan orde baru, yaitu:

Pendahuluan Menurut Talcott Parsons, dalam masyarakat multi-religius proses-proses politik yang berlangsung akan menjadi semacam diferensiasi yang menyediakan agama pada tempat yang lebih sempit tetapi jelas dalam sistem sosial dan kultural. Karena keanggotaan dalam suatu organisasi kemasyarakatan bersifat sukarela, maka konten dan praktik keagamaan dengan sendirinya mengalami privatisasi dan menyebabkan perkembangan.