Penguasa di Dua Lembaga
Sistem Kepartaian di Indonesia
Didalam
negara yang menganut sistem demokrasi biasanya selalu menggunakan
partai sebagai media untuk mencapai kekuasaan, dan ada sistem tersendiri
dalam kepartaian tersebut yaitu One Party (Sistem satu partai, biasanya sistem ini dipraktekan di negara-negara yang berhaluan komunisme), Double Party (Sistem Dua Partai, artinya hanya dua partai saja yang paling berpengaruh di sebuah negara tertentu) dan yang terakhir adalah Multy Party (Banyak partai, biasanya sistem ini diterapkan di negara-negara berkembang).
Sejak
runtuhnya era orde baru atau sering disebut sebagai era reformasi,
“pintu politik” dibuka dengan lebar-lebar sehingga bangsa Indonesia
mengalami uforia politik atau lebih tepatnya uforia Partai politik yang
berimbas pada lahirnya puluhan bahkan ratusan partai politik di
Indonesia, sebagai negara demokratis, ini memang sebuah nilai tersendiri
bagi Indonesia karena ruang berpolitik dibuka begitu luas tidak seperti
pada zaman orde baru yang sangat mengekang kegiatan politik, namun
disisi lain juga justru ini menjadi nilai yang negatif, karena
stabilitas negara akan terancam dengan sikap para politisi yang “saling
sikut”, dan pertanyaan selanutnya adalah jika para politisi sering
disibukkan dengan kegiatan-kegiatan egois tersebut lalu rakyat akan dibawa kemana???.
Ambiguitas Kekuasaan
Sangat
wajar ketika seorang pemimpin, dalam hal ini adalah presiden memberikan
jabatan dalam struktur kabinetnya kepada para kader partai, selain
karena alasan sebagai bentuk kongkrit take and give dari proses
koalisi pada saat pemilu, juga karena alasan demi terciptanya
keseimbangan cuaca politik, karena ketika oposisi tercipta dalam suatu
pemerintahan maka yang akan sering terjadi adalah pihak oposisi secara
terus-menerus akan memberikan “serangan-serangan” berupa kritikan pedas
yang justru bukan kritikan yang konstruktif, tetapi lebih kepada tujuan
untuk menjatuhkan reputasi presiden di mata masyarakat sehingga ketika
presiden sudah memiliki cacat politik maka pada saat pemilu selanjutnya
masyarakat tidak akan memilihnya kembali dan akan memberikan suaranya
kepada pihak oposisi.
Ketika ditarik ke dalam peta percaturan politik di Indonesia, maka yang jadi sorotannya adalah seorang Susilo Bambang Yudoyono atau biasa dipanggil SBY,
bagi partai yang telah membantu menghantarkan SBY ke tampuk kekuasaan,
maka para kader dari partai-partai tersebut diberikan ruang dalam
susunan perangkat negara, yaitu kabinet Indonesia bersatu. Dan partai
yanng tidak “memberikan” kadernya untuk duduk di partai tersebut adalah
PDI Perjuangan (PDIP), salah satu partai tua di Indonesia dan saat ini
dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri, partai ini lebih memilih untuk
menjadi oposisi, dan senang mengkritik SBY.
Adapun
partai yang turut berpartisipasi duduk di kursi kabinet adalah Partai
Golkar, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan lain sebagainya.
Terlepas dari perbedaan jangka waktu karena adanya Reshafle, kader dari partai-partai tersebut telah duduk dalam jajaran kabinet Indonesia bersatu.
Selain
mendapat posisi penting di pemerintahan, sebagian dari mereka juga
mendapat porsi yang diperhitungkan, yaitu sebagai orang nomor satu dalam
partainya, orang-orang tersebut adalah Wakil Presiden M. Jusuf Kalla
yang menjadi ketua Umum di partai Golkar, Menteri Kehutanan MS Kaban
juga sebagai ketua umum PBB, Menteri Koperasi dan UKM Suryadarma Ali
yang juga menjabat ketua umum di PPP dan yang terakhir adalah Menteri
Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta yang menjabat sebagai Ketua
Umum PKPI.
Yang
menjadi pertanyaan besar adalah mengapa Presiden justru malah
mengizinkan sebagian pembantunya itu menjabat Ketua Umum di
Partainya?mengapa tidak di-reshuflle saja? padahal ini akan mengganggu
stabilitas negara karena setidaknya dalam pikiran dan tindakan mereka
akan terbagi menjadi dua, pemerintah dan partai, padahal idealnya
seorang pejabat mesti mendidikasikan seluruhnya kepada bangsa dan
Negara.
Ideologi Partai
a. Partai Golkar
Partai Golkar adalah salah satu partai terkuat di Indonesia, karena
hampir setengah abad partai tersebut berhasil menguasai Indonesia
dibawah komando Soeharto, walaupun selama masa orde baru partai tersebut
dikenal “kejam” namun ini tidak menjadi alasan untuk mengurangi
massanya. Partai ini menganut paham pancasila.
b. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Pada
awal tampuk kekuasaan dipegang oleh Soeharto, terjadi pergolakan
politik yang memuncak pada penyederhanaan partai atau disebut dengan
istilah fusi, dan partai yang berhaluan Islam dipersonifikasikan menjadi
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), maka PPP bisa dikatakan sebagai
partai tua di Indonesia yang berhaluan Islam.
c. Partai Bulan Bintang (PBB)
Mayoritas
bangsa Indonesia adalah penganut agama Islam, maka tidak aneh jika di
indonesia ada beberapa partai yang berideologikan Islam, salah satunya
adalah Partai Bulan Bintang (PBB), dan konon katanya PBB merupkan
Reinkarnasi dari Partai Masyumi yang pernah eksis pada awal-awal
kemerdekaan Indonesia.
d. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
Selain
partai Golkar, ada beberapa partai lain yang berhaluan pancasila,
diantaranya adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI),
walaupun masih terhitung partai kecil, namun partai tersebut cukup
diperhitungkan karena Presiden SBY sendiri memberikan kursi menteri
kepada Ketua Umumnya, Meutia Farida Hatta.
Partai Dominan
Dari
24 peserta Pemilu 2004 kemarin, partai Golkar masih mendapat perhatian
dari masyarakat, karena terbukti pada pemilu legislatif partai ini
mendapat posisi di nomor satu, ini membuktikan bahwa partai Golkar masih
mendominasi dari partai-partai lain. Adapun PPP, walaupun partai yang
sudah terhtung berusia tua dan berhaluan Islam tidak menjadi alasan
untuk mendapatkan banyak suara dari rakyat, mungkin karena partai Islam
terhitung banyak maka suara umat Islam terpecah ke partai-partai Islam
lainnya, begitupun dengan PBB, partai ini harus berganti nama menjadi
Partai Bintang Bulan karena tidak lolos dalam kualifikasi partai, dan PKPI pun memiliki nasib serupa karena suara yang diraup tidak begitu signifikan.
Kritik
SBY
memberikan kebijakan kepada para pembantunya untuk aktif di partai
politik, dengan kebijakan terseut pada akhirnya empat dari pembantu SBY
berhasil menduduki jabatan ketua umum partai, namun yang menjadi
persoalan adalah ketika pejabat menduduki dua kursi, satu di kabinet dan
satu lagi di partai maka secara otomatis waktu, pikiran dan tindakannya
akan terbagi pula, setidaknya menjadi dua, satu untuk bangsa dan negara
dan satu lagi untuk kepentingan partai yang dipimpinnya, ketika
semuanya telah terbagi tentu saja apa yang mesti dilakukan untuk bangsa
dan negara tidak begitu maksimal, lalu ketika bangsa dan negara tidak
dipikirkan secara maksimal akan dibawa kemana bangsa dan negara
Indonesia???.
Comments
Post a Comment